Pengumumanindeks

  • Pengumuman Hasil Diklat Teknis Substantif Spesialisasi (DTSS) Penggunaan dan Pemanfaatan BMN (Bagi Pengguna Barang) Angkatan I Tahun 2017 di Tangerang Selatan +

    Baca Selengkapnya
  • Pengumuman Hasil Diklat Teknis Substantif Spesialisasi (DTSS) Supervisor Teknologi Informasi dan Komunikasi DJKN tingkat Madya Tahun 2017 di Tangerang Selatan +

    Baca Selengkapnya
  • Pengumuman Hasil Diklat Teknis Substantif Spesialisasi (DTSS) Perencanaan Kebutuhan BMN bagi Pengelola Angkatan II Tahun 2017 di Tangerang Selatan +

    Baca Selengkapnya
  • Pengumuman Hasil Diklat Teknis Substantif Spesialisasi (DTSS) Evaluasi Nilai Perusahaan Tahun 2017 di Tangerang Selatan +

    Baca Selengkapnya
  • Pengumuman Hasil Lokakarya Customer Service Officer (CSO) Kantor Layanan Bersama Instansi Vertikal Kementerian Keuangan Angkatan I di Jakarta +

    Baca Selengkapnya
  • Pengumuman Hasil Diklat Teknis Substantif Spesialisasi (DTSS) Pejabat Lelang Angkatan I Tahun 2017 di Tangerang Selatan +

    Baca Selengkapnya
  • 1
  • 2
  • 3

Peraturanindeks

  • KMK Nomor 590/KMK.01/2016 ttg Pedoman Dialog Kinerja Individu di Lingkungan Kementerian Keuangan +

    Baca Selengkapnya
  • PER-2/PP/2016 Tentang Kerja Sama Program Pendidikan Dan Pelatihan Di Lingkungan Badan Pendidikan Dan Pelatihan Keuangan +

    Baca Selengkapnya
  • KMK Nomor 1329/KMK.01/2015 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik di lingkungan Kementerian Keuangan +

    Baca Selengkapnya
  • 1
  • 2
  • 3

Berita Terbaruindeks

  • Diklat Kepemimpinan Usai Perdana di 2017

    Diklat Kepemimpinan  Tingkat IV Angkatan ke-206 Tahun 2017 sampai pada titik purnanya. Diklat Kepemimpinan ini merupakan Diklat Kepemimpinan  perdana pada tahun ini. Diklat  ditutup secara resmi Jum’at, 14 Juli 2017 di Aula Gedung A ,Lantai 3, Kampus Radius Prawiro Balai Diklat Kepemimpinan Magelang. Penutupan dihadiri oleh Seluruh pejabat struktural, Widyaiswara dan keduapuluh empat peserta Diklat yang berasal dari Direktorat Jenderal Perbendaharaan Negara, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Sekretariat Jenderal, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, dan Direktorat Jenderal Pajak. Baca Selengkapnya
  • BI Institute Kunjungi BPPK, Benchmarking Kemenkeu Corpu dan Knowledge Management

    [Jakarta] Rabu, 19 Juli 2017. Bank Indonesia (BI) Institute melakukan benchmarking terkait Kemenkeu Corporate University (Kemenkeu Corpu) dan pengembangan knowledge management (KM) di BPPK (18/7). Tim BI Institute disambut langsung oleh Sekretaris BPPK Kusmanadji. Asisten Direktur BI Institute Shiddieq A. mengungkapkan tujuan benchmarking adalah untuk memperoleh pengetahuan dan pengalaman dari BPPK yang telah lama bergelut di pengembangan kapasitas SDM Kemenkeu. Selain itu, Tim Bank Indonesia Institute ingin belajar lebih jauh mengenai Knowledge Management BPPK yang juga masih terbilang baru. Baca Selengkapnya
  • Pembukaan Diklat Kearsipan Angkatan IV Tahun Anggaran 2017

    Untuk memberikan pengetahuan, keterampilan, dan sikap pegawai Kementerian Keuangan dalam mengelola arsip dinamis, baik secara konvensional maupun elektronik, dengan efektif dan efisien guna memperlancar pelaksanaan tugas dan fungsi, Pusdiklat Keuangan Umum  menyelenggarakan Diklat Kearsipan Angkatan IV pada tanggal 17 sampai dengan 21 Juli 2017. Baca Selengkapnya
  • Mengembangkan Soft Skills dengan DPK

    (Tangerang Selatan) Selasa, 18 Juli 2017 – Dalam rentang waktu seminggu, tepatnya pada tanggal 17—21 Juli 2017, Pusdiklat Pengembangan Sumber Daya Manusia menyelenggarakan dua diklat peningkatan kompetensi (DPK) yang bertempat di dua ruangan yang bersebelahan. Dua diklat tersebut adalah DPK Eselon IV Angkatan II dan DPK Excellent Frontliners Angkatan III. Tidak hanya ruangan yang bersebelahan, tanggal usai kedua diklat ini pun juga bersebelahan, yakni berakhir pada tanggal 20 untuk DPK Excellent Frontliners Angkatan III dan ditutup tanggal 21 untuk DPK Eselon IV Angkatan II. Baca Selengkapnya
  • 1
  • 2
  • 3

Diklat Terkini

Artikelindeks

  • Apakah Bukti/Nota Pembelian Terutang Bea Meterai?

    Oleh : Dwi Ari Wibawa, SIP, M.M (Widyaiswara Madya pada Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan) Abstrak Abstrak Perpres Nomor  54 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Perpres Nomor 4 Tahun 2015 menyatakan bahwa bukti perjanjian pengadaan barang/jasa pemerintah dapat berupa bukti pembelian, kuitansi, surat perintah kerja, surat perjanjian dan surat pesanan. Dalam PMK Nomor 190/PMK.05/2012 tentang tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dinyatakan bahwa pengeluaran negara dilakukan melalui pembuatan komitmen. Pembuatan komitmen dapat dilakukan dalam bentuk perjanjian/kontrak. Perjanjian/kontrak dalam batas nilai tertentu dapat berupa bukti-bukti pembelian/pembayaran. Bukti pengeluaran tidak harus berupa kuitansi, namun dapat juga berupa bukti/nota pembelian/faktur penjualan/invoice. Terhadap bukti pengeluaran berupa bukti/nota pembelian/faktur penjualan/invoice terutang bea meterai sepanjang dokumen tersebut digunakan sebagai bukti penerimaan uang. Namun apabila bukti/nota pembelian/faktur penjualan/invoice tersebut tidak digunakan sebagai bukti penerimaan uang, maka tidak terutang bea meterai. Baca Selengkapnya
  • RUP : Langkah Strategis KPA Di Awal Tahun Anggaran

    Oleh :  Bambang Sancoko (Widyaiswara Ahli Madya pada Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan) Abstrak Tulisan ini menganalisis faktor-faktor penting yang berkaitan dalam penyusunan Rencana Umum Pengadaan (RUP) oleh seorang Kuasa Pengguna Anggaran (KPA).  RUP merupakan dokumen yang harus dibuat KPA dan menjadi dasar pelaksanaan pengadaan barang/jasa dalam rangka pelaksanaan anggaran.  Seringkali penyusunan RUP tidak sinkron dengan rencana pelaksanaan kegiatan pada satuan kerja.  Hal inilah yang menyebabkan pengadaan barang/jasa tidak berjalan dengan baik.  Akibatnya adalah pelaksanaan kegiatan tidak berjalan dengan baik dan pelaksanaan pembayarannya pun mengalami kendala.  Oleh karena itu pemahaman yang baik atas penyusunan RUP harus dimiliki oleh seorang KPA. Kata Kunci :  RUP, pengadaan, rencana pelaksanaan kegiatan. Baca Selengkapnya
  • Tidak Mudah Menjadi Pemimpin

    Oleh: Tony Rooswiyanto Widyaiswara Pusdiklat PSDM “We don’t do things because they are easy; we do them because they are difficult.” -       John F. Kennedy Mengapa tidak mudah menjadi pemimpin? Mungkin Anda masing-masing bisa memberikan jawaban. Setiap orang bisa saja mengatakan setuju atau sebaliknya tidak setuju. Masing-masing pasti punya argumentasi dan ini sangat tergantung pada pengetahuan, pengalaman dan keyakinannya. Penulis termasuk orang yang setuju dengan judul di atas. Baca Selengkapnya
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4

Eselon I Kementerian Keuangan

Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan
Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan
Inspektorat Jenderal
Sekretariat Jenderal
Direktorat Jenderal Bea Cukai
Direktorat Jenderal Pajak
Badan Kebijakan Fiskal
Direktorat Jenderal Anggaran
Direktorat Jenderal Perbendaharaan
Direktorat Jenderal Kekayaan Negara
Layanan Pengadaan Secara Elektronik
Call Center BPPK
Easylib
Wise
Indonesia Darurat Narkoba
APBN Kemenkeu 2016