Penting Diketahui sebagai Bendahara Pengeluaran

[Manado] 29 Januari 2018. Memahami pengertian Keuangan Negara sangat penting bagi bendahara atau calon bendahara agar dapat mengambil tindakan yang tepat dalam melaksanakan tugas pengelolaan keuangan negara. Ketidakpahaman pengertian Keuangan Negara akan mendorong terjadinya kesalahan dalam melakukan tindakan dan dapat berakibat hukum kepada bendahara. Dalam rangka pengelolaan Keuangan Negara dirumuskan pengertian Perbendaharaan Negara untuk memberikan landasan hukum di bidang administrasi keuangan negara. Pengertian Perbendaharaan Negara adalah pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara, termasuk investasi dan kekayaan yang dipisahkan, yang ditetapkan dalam APBN dan APBD. Wujud dari pengelolaan keuangan negara setiap tahun adalah penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Dalam unit satuan kerja Kementerian/Lembaga Pemerintah atau unit organisasi Pemerintah Daerah ditetapkan Pejabat Pengelolaan Keuangan yang terdiri dari Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penandatanganan SPM, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, dan Pejabat Lainnya. Secara singkat, Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) adalah pejabat yang memperoleh kuasa dari Pengguna Anggaran untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran pada Kementerian Negara/Lembaga yang bersangkutan, penunjukan KPA bersifat ex-officio. PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk mengambil keputusan/tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara. PPSPM adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk melakukan pengujian atas permintaan pembayaran dan menerbitkan perintah pembayaran. Bendahara Penerimaan adalah orang yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang Pendapatan Negara dalam rangka pelaksanaan APBN pada Satuan Kerja Pemerintah. Bendahara Pengeluaran adalah orang yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan Belanja Negara dalam rangka pelaksanaan APBN pada Satuan Kerja Pemerintah.

Guna membentuk pengetahuan dan keterampilan bagi pegawai yang akan menduduki jabatan Bendahara Pengeluaran, Balai Diklat Keuangan Manado menyelenggarakan Pelatihan Bendahara Pengeluaran APBN secara blended learning, yaitu gabungan kegiatan belajar non tatap muka dengan kegiatan belajar tatap muka. Kegiatan belajar non tatap muka dilaksanakan dengan menggunakan fasilitas Kemenkeu Learning Center. Kegiatan belajar non tatap muka telah dilakukan pada tanggal 22 – 26 Januari 2018. Sedangkan kegiatan belajar tatap muka dilaksanakan selama lima hari di BDK Manado mulai tanggal 29 Januari 2018. Pada akhir masa pelatihan akan dilakukan ujian komprehensif untuk menilai kemampuan peserta dalam memahami materi. Sekaligus akan dilaksanakan Ujian Sertifikasi Bendahara bagi para peserta yang telah lulus ujian komprehensif sebagai wujud pelaksanaan Peraturan Presiden RI Nomor 7 Tahun 2016 tentang Sertifikasi Bendahara pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Pada kesempatan terpisah, Kepala Kantor Wilayah DJP Suluttenggo Malut, Ibu Agustin Vita Avantin, menyampaikan beberapa hal penting bagi para peserta yang bertugas sebagai Bendahara Pengeluaran. Pertama, pembayaran atas beban APBN/APBD tidak boleh dilakukan sebelum barang/jasa diterima. Kedua, Bendahara Pengeluaran wajib menolak perintah bayar dari PA/Kuasa PA apabila persyaratan tidak dipenuhi. Ketiga, Uang Persediaan digunakan untuk keperluan keperluan membiayai kegiatan operasional sehari-hari Satker dan membiayai pengeluaran yang tidak dapat dilakukan melalui mekanisme pembayaran LS. Keempat, Bendahara Pengeluaran bertanggung jawab secara pribadi atas pembayaran yang dilaksanakan.

Upload2

Pembukaan Pelatihan Bendahara Pengeluaran APBN

Upload-3

Ceramah Pengelolaan Keuangan Negara oleh Kakanwil DJP Suluttenggo Malut

Tahukah kamu!!

Paling lambat mulai tahun 2020, PNS, anggota Tentara Nasional Indonesia, atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diangkat sebagai Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, atau Bendahara Pengeluaran Pembantu harus memiliki Sertifikat Bendahara. Sertifikat Bendahara berlaku untuk jangka waktu lima tahun sejak diterbitkan dan dapat diperpanjang kembali.

Paling Banyak Dibaca

  • Penyiapan Tenaga Pendamping Penyusunan LK K/L +

    [Bogor, 4 Januari 2018] Pagi ini Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan menyelenggarakan Lokakarya pertamanya di tahun 2018. Pembukaan lokakarya yang bernama Baca Selengkapnya
  • Diklat Pembuka di Awal Tahun 2018 +

    [Medan] Senin, 10 Januari 2018. Diklat Penyiapan Tenaga Pendamping Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga Angkatan I dan Diklat Teknis Substantif Spesialisasi Baca Selengkapnya
  • Catatan 2017, Harapan 2018 +

    [Bandung] Jumat, 5 Januari 2018 – Mengawali tahun 2018 ini, Perwakilan Kementerian Keuangan Jawa Barat menyelenggarakan konferensi pers yang pertama kali Baca Selengkapnya
  • 1
  • 2

Eselon I Kementerian Keuangan

Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan
Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan
Inspektorat Jenderal
Sekretariat Jenderal
Direktorat Jenderal Bea Cukai
Direktorat Jenderal Pajak
Badan Kebijakan Fiskal
Direktorat Jenderal Anggaran
Direktorat Jenderal Perbendaharaan
Direktorat Jenderal Kekayaan Negara
Layanan Pengadaan Secara Elektronik
Call Center BPPK
Easylib
Wise
Indonesia Darurat Narkoba
APBN Kemenkeu 2016