Pengumumanindeks

  • PENGUMUMAN PENDAFTARAN SERTIFIKASI AHLI KEPABEANAN PERIODE OKTOBER T.A. 2018 +

    Baca Selengkapnya
  • PENGUMUMAN HASIL PELATIHAN TEKNIS KESAMAPTAAN ANGKATAN III TA. 2018 DI JAKARTA +

    Baca Selengkapnya
  • PENGUMUMAN TENTANG HASIL PELATIHAN ORIENTASI PEGAWAI BARU DJKN ANGKATAN I TAHUN 20I8 Dl TANGEMNG SELATAN +

    Baca Selengkapnya
  • PENGUMUMAN TENTANG HASIL PENYEGARAN PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA (BAGI PENGGUNA BARANG) ANGKATAN II TAHUN 2018 DI TANGERANG SELATAN +

    Baca Selengkapnya
  • PENGUMUMAN PELATIHAN TEKNIS FASILITAS TEMPAT PENIMBUNAN BERIKAT ANGKATAN I T.A 2018 DI JAKARTA +

    Baca Selengkapnya
  • Pengumuman Hasil Pelatihan Dasar CPNS Golongan II Periode III Kementerian Keuangan Tahun Anggaran 2018 +

    Baca Selengkapnya
  • 1
  • 2
  • 3

Peraturanindeks

  • KMK Nomor 590/KMK.01/2016 ttg Pedoman Dialog Kinerja Individu di Lingkungan Kementerian Keuangan +

    Baca Selengkapnya
  • PER-2/PP/2016 Tentang Kerja Sama Program Pendidikan Dan Pelatihan Di Lingkungan Badan Pendidikan Dan Pelatihan Keuangan +

    Baca Selengkapnya
  • KMK Nomor 1329/KMK.01/2015 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik di lingkungan Kementerian Keuangan +

    Baca Selengkapnya
  • 1
  • 2
  • 3

Berita Terbaruindeks

  • Berstrategi Menghadapi Era Disrupsi Teknologi: Seminar Perbendaharaan, Keuangan Negara, dan Kebijakan Publik Tahun 2018

    Jakarta, 15 Agustus 2018. Era disrupsi adalah era dimana teknologi telah mengacak-acak fondasi proses bisnis yang selama ini berlaku. Karena hal tersebut, transformasi dalam organisasi akibat intrusi teknologi sifatnya menjadi mutlak. Digitalisasi telah menjamur di berbagai aspek kehidupan masyarakat, yang cepat atau lambat, disadari atau tidak, juga merasuk ke ranah kebijakan publik dan pengelolaan keuangan negara. Baca Selengkapnya
  • Mengakomodasi Generasi Milenial di Era Digital: HC Summit Kemenkeu 2018

    Jakarta, 14 Agustus 2018. Generasi milenial di tempat kerja telah menantang batas-batas kerja tradisional. Generasi milenial yang memiliki ekspektasi, prioritas, dan etos kerja yang unik, telah mendorong manajemen sumber daya manusia beradaptasi dengan perubahan kultur kerja saat ini. Ditambah lagi dengan negara kita yang sudah menapaki era Revolusi Industri 4.0, yang antara lain ditandai dengan zaman serba digitalisasi dan otomasi. Negara berkewajiban untuk menyiapkan generasi milenial menjadi angkatan kerja yang kompetitif dan produktif sepanjang era Revolusi Industri 4.0 tersebut. Baca Selengkapnya
  • Kepala Bidang Evaluasi dan Pelaporan Kinerja membuka Pelatihan Ekonometrika Tingkat Lanjutan (Data SUSENAS)

    Kepala Bidang Evaluasi dan Pelaporan Kinerja Ririn Mardiyani menghadiri dan memberikan kata sambutan pada Pelatihan Ekonometrika Tingkat Lanjutan (Data SUSENAS) pada 13 Agustus 2018 di Aula Pusdiklat Keuangan Umum. Pada awal sambutannya, Ririn Mardiyani menyampaikan, dasar hukum penyelenggaraan Pelatihan Ekonometrika Tingkat Lanjutan (Data SUSENAS) adalah Surat Keputusan Kepala Pusdiklat Keuangan Umum Nomor KEP-343/PP.7/2018, tanggal 2 Agustus 2018, tentang Penyelenggaraan Pelatihan Ekonometrika Tingkat Lanjutan (Data SUSENAS) Tahun Anggaran 2018. Baca Selengkapnya
  • Pembukaan Tiga Pelatihan

    Bertempat di Aula Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan lantai 3, tiga pleatihan resmi dibuka oleh Kepala Pusdiklat. Pelatihan tersebut adalah Lokakarya Project Appraisal Methods Angkatan II, Pelatihan Penyusunan Government Financial Statistics Angkatan I, Pelatihan Perencanaan Penganggaran bagi Pejabat Unit Teknis Angkatan II. Baca Selengkapnya
  • 1
  • 2
  • 3

Diklat Terkini

Artikelindeks

  • POTRET KOMPETENSI KUASA PENGGUNA ANGGARAN DALAM PENGELOLAAN ANGGARAN SATUAN KERJA

    Oleh Abu Samman Lubis* Abstrak Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) memiliki kewenangan dan tanggung jawab pengelolaan anggaran pada satuan kerja berkenaan. Untuk menjalankan fungsi dan tugas jabatan secara efisien dan efektif dibuatlah unit kompetensi. Unit kompetensi adalah cara memotret target-target yang akan dicapai oleh KPA. Unit-unit kompetensi merupakan tugas Kuasa Pengguna Anggaran (KPA). Untuk melakasanakan tugas tersebut harus mempunyai Standar Kompetensi Kerja Khusus (SK3). SK3 mencakup aspek pengetahun, keterampilan dan/atau keahlian serta sikap kerja. Melalui SK3, dan merupakan standardisasi bagi KPA, akan mendukung terwujudnya keprofesionalan KPA dalam melaksanakan fungsi dan tugas jabatannya. Kata Kunci: Kompetensi, Kuasa Pengguna Anggaran Baca Selengkapnya
  • PERAN PEJABAT/PANITIA PENERIMA HASIL PEKERJAAN DALAM PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

    Oleh Abu Samman Lubis* Abstrak       PjPHP/PPHP adalah salah satu pelaku pengaadaan, tugasnya adalah memeriksa administrasi hasil pekerjaan dari penyedia. Sebagai kegiatan terakhir dari suatu pengadaan maka PjPHP/PPHP bertanggung jawab atas kebenaran barang/jasa yang diterima. Tanpa adanya serah terima barang maka tidak dapat dibayarkan kepada Penyedia. Tanggung jawab mempunyai konsekuensi hukum yang berupa sanksi, baik ringan, sedang, maupun berat.   Kata Kunci: PjPHP/PPHP, Wewenang dan Tanggung Jawab  Baca Selengkapnya
  • Tarif PPh Rumah Kos: 1% atau 10%? Sebuah Studi Rinci Pasca Berlakunya PP 34 Tahun 2017

    Tarif PPh Rumah Kos: 1% atau 10%? (Pengenaan PPh atas Rumah Kos setelah berlakunya PP 34 Tahun 2017) Irawan Purwo Aji Widyaiswara BDK Balikpapan Pendahuluan Dengan berkembangnya kebutuhan tempat tinggal di beberapa daerah, terutama di kota-kota besar, semakin berkembang juga usaha rumah kos. Rumah kos tersebut tersebar di beberapa tempat baik rumah kos dengan fasilitas sederhana maupun fasilitas yang sangat mewah, tentu saja dengan harga yang sangat mahal. Sistem pembayaran sewa rumah kos tersebut juga beragam, ada yang bulanan ada pula yang tahunan. Bahkan saat ini ada yang menyediakan rumah kos dengan tarif harian maupun mingguan. Dengan meningkatnya usaha rumah kos, tentu saja akan meningkatkan penghasilan dari Wajib Pajak dan secara tidak langsung akan meningkatkan penerimaan Pajak Penghasilan (PPh). Namun dalam kenyataannya, banyak pemilik rumah kos yang belum melakukan pemenuhan kewajiban perpajakannya dengan baik karena belum memahami cara melakukan pemenuhan kewajiban perpajakan. Ketidakpatuhan Wajib Pajak tersebut salah satunya disebabkan karena Wajib Pajak masih kebingungan apakah harus melaporkan PPh atas rumah kos dengan menggunakan tarif 10% (sesuai PP Nomor 29 Tahun 1996 yang telah diubah dengan PP Nomor 5 Tahun 2002) atau menggunakan tarif 1% (sesuai PP Nomor 46 Tahun 2013). Himbauan kewajiban perpajakan untuk Rumah Kos yang disampaikan oleh petugas pajak pun masih belum sama, ada yang berdasarkan PP Nomor 29 Tahun 1996 sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 5 Tahun 2002 dan ada juga yang berdasarkan PP Nomor 46 Tahun 2013.   Baca Selengkapnya
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4

Eselon I Kementerian Keuangan

Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan
Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan
Inspektorat Jenderal
Sekretariat Jenderal
Direktorat Jenderal Bea Cukai
Direktorat Jenderal Pajak
Badan Kebijakan Fiskal
Direktorat Jenderal Anggaran
Direktorat Jenderal Perbendaharaan
Direktorat Jenderal Kekayaan Negara
Layanan Pengadaan Secara Elektronik
Call Center BPPK
Easylib
Wise
Indonesia Darurat Narkoba
APBN Kemenkeu 2016