Profil Pusdiklat Bea dan Cukai

 Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi, Pusdiklat Bea dan Cukai terdiri dari :
  1. Bidang Perencanaan dan Pengembangan Diklat;
  2. Bidang Penyelenggaraan;
  3. Bidang Evaluasi dan Pelaporan Kinerja;
  4. Bagian Tata Usaha; dan
  5. Kelompok Jabatan Fungsional.

 Bidang Perencanaan dan Pengembangan Diklat

Bidang Perencanaan dan Pengembangan Diklat mempunyai tugas melaksanakan pengkajian, perencanaan, penyusunan dan pengembangan program dan kurikulum, serta penyiapan dan pengembangan kompetensi tenaga pengajar pendidikan, pelatihan dan sertifikasi kompetensi keuangan negara di bidang bea dan cukai sebagaimana dimaksud dalam PMK NOMOR 234/PMK.01/2015 Pasal 1929, Bidang Perencanaan dan Pengembangan Diklat menyelenggarakan fungsi:

  1. pengkajian pendidikan, pelatihan dan sertifikasi kompetensi keuangan negara di bidang bea dan cukai;
  2. pengumpulan dan analisis data serta penyiapan bahan pengembangan program pendidikan, pelatihan dan sertifikasi kompetensi keuangan negara di bidang bea dan cukai;
  3. penyiapan bahan penyusunan dan pengembangan kurikulum, metode pembelajaran, media pembelajaran dengan memanfaatkan teknologi informasi dan materi pendidikan, pelatihan dan sertifikasi kompetensi keuangan negara di bidang bea dan cukai;
  4. penyiapan tenaga pengajar pendidikan, pelatihan dan sertifikasi kompetensi keuangan negara di bidang bea dan cukai; dan
  5. administrasi, bimbingan dan pengembangan kompetensi tenaga pengajar.

Bidang Perencanaan dan Pengembangan Diklat terdiri dari :

  1. Subbidang Program;
  2. Subbidang Kurikulum; dan
  3. Subbidang Tenaga Pengajar.
Bidang Penyelenggaraan
Bidang Penyelenggaraan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi penyelenggaraan pendidikan, pelatihan dan sertifikasi kompetensi keuangan negara di bidang bea dan cukai sebagaimana dimaksud dalam PMK NOMOR 234/PMK.01/2015 Pasal 1933Bidang Penyelenggaraan menyelenggarakan fungsi:
  1. pelaksanaan pendidikan dan pelatihan teknis, fungsional, dan sertifikasi kompetensi keuangan negara di bidang bea dan cukai;
  2. pelaksanaan pendidikan dan pelatihan jarak jauh di bidang bea dan cukai; dan
  3. koordinasi pelaksanaan pendidikan, pelatihan dan sertifikasi kompetensi keuangan negara di bidang bea dan cukai serta penyelenggaraan kerja sama dengan pihak lain di luar Kementerian Keuangan.

Bidang Penyelenggaraan terdiri dari :

  1. Subbidang Penyelenggaraan I; dan
  2. Subbidang Penyelenggaraan II.

Bidang Evaluasi dan Pelaporan Kinerja

Bidang Evaluasi dan Pelaporan Kinerja mempunyai tugas melaksanakan evaluasi, penelaahan dan penilaian hasil pendidikan, pelatihan dan sertifikasi kompetensi serta pengkajian dan penyusunan laporan kinerja pelaksanaan pendidikan, pelatihan dan sertifikasi kompetensi keuangan negara di bidang bea dan cukai sebagaimana dimaksud dalam PMK NOMOR 234/PMK.01/2015 Pasal 1937, Bidang Evaluasi dan Pelaporan menyelenggarakan fungsi:
  1. evaluasi dan pemantauan pendidikan, pelatihan dan sertifikasi kompetensi keuangan negara di bidang bea dan cukai;
  2. penelaahan dan penilaian hasil pendidikan, pelatihan dan sertifikasi kompetensi keuangan negara di bidang bea dan cukai;
  3. penyiapan penetapan Surat Keterangan mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (SKPP) dan Sertifikat kompetensi yang didelegasikan pada Pusdiklat Bea dan Cukai; dan
  4. pengkajian dan penyusunan laporan kinerja Pusdiklat Bea dan Cukai.

Bidang Evaluasi dan Pelaporan terdiri dari :

  1. Subbidang Evaluasi Diklat;
  2. Subbidang Pengolahan Hasil Diklat; dan
  3. Subbidang Informasi dan Pelaporan Kinerja.
Bagian Tata Usaha
Bagian Tata Usaha mempunyai tugas memberikan dukungan administrasi kepada semua unsur di lingkungan Pusdiklat Bea dan Cukai sebagaimana dimaksud dalam PMK NOMOR 234/PMK.01/2015 Pasal 1941Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi:
  1. koordinasi penyusunan rencana strategis, serta rencana dan program kerja Pusdiklat Bea dan Cukai;
  2. pelaksanaan urusan tata usaha;
  3. pelaksanaan urusan keuangan;
  4. pelaksanaan urusan rumah tangga;
  5. pelaksanaan urusan pengelolaan perpustakaan dan pengelolaan aset;
  6. pelaksanaan urusan kepegawaian;
  7. pelaksanaan urusan hubungan masyarakat;
  8. pelaksanaan pemenuhan kebutuhan barang dan jasa;
  9. pelaksanaan pengukuran beban kerja;
  10. pelaksanaan dukungan teknologi informasi; dan
  11. evaluasi pelaporan tindak lanjut hasil pemeriksaan aparat pengawasan.

Bagian Tata Usaha terdiri atas:

  1. Subbagian Perencanaan dan Keuangan;
  2. Subbagian Rumah Tangga dan Pengelolaan Aset; dan
  3. Subbagian Tata Usaha, Kepegawaian dan Hubungan Masyarakat.

Paling Banyak Dibaca

  • Penyiapan Tenaga Pendamping Penyusunan LK K/L +

    [Bogor, 4 Januari 2018] Pagi ini Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan menyelenggarakan Lokakarya pertamanya di tahun 2018. Pembukaan lokakarya yang bernama Baca Selengkapnya
  • Catatan 2017, Harapan 2018 +

    [Bandung] Jumat, 5 Januari 2018 – Mengawali tahun 2018 ini, Perwakilan Kementerian Keuangan Jawa Barat menyelenggarakan konferensi pers yang pertama kali Baca Selengkapnya
  • Diklat Pembuka di Awal Tahun 2018 +

    [Medan] Senin, 10 Januari 2018. Diklat Penyiapan Tenaga Pendamping Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga Angkatan I dan Diklat Teknis Substantif Spesialisasi Baca Selengkapnya
  • 1
  • 2

Eselon I Kementerian Keuangan

Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan
Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan
Inspektorat Jenderal
Sekretariat Jenderal
Direktorat Jenderal Bea Cukai
Direktorat Jenderal Pajak
Badan Kebijakan Fiskal
Direktorat Jenderal Anggaran
Direktorat Jenderal Perbendaharaan
Direktorat Jenderal Kekayaan Negara
Layanan Pengadaan Secara Elektronik
Call Center BPPK
Easylib
Wise
Indonesia Darurat Narkoba
APBN Kemenkeu 2016