Seberapa Penting Inklusi Keuangan Syariah Bagi Indonesia?

Oleh: Ita Hartati (Widyaiswara BDK Makassar) dan Azwar (Pelaksana BDK Makassar)

Abstrak

Institusi keuangan memainkan peran penting melalui fungsi intermediasinya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, pemerataan pendapatan, pengentasan kemiskinan serta pencapaian stabilitas sistem keuangan. Meski demikian, industri keuangan yang berkembang sangat pesat belum tentu disertai dengan akses keuangan yang memadai. Padahal, akses layanan jasa keuangan merupakan syarat penting keterlibatan masyarakat luas dalam sistem perekonomian. Oleh karena itu, keuangan inklusif menjadi strategi nasional untuk mendorong pertumbuhan ekonomi melalui distribusi pendapatan yang merata, penurunan tingkat kemiskinan, dan stabilitas sistem keuangan. Hak setiap individu dijamin untuk dapat mengakses seluruh cakupan kualitas jasa keuangan dengan biaya yang terjangkau. Target dari kebijakan ini sangat memperhatikan masyarakat miskin berpendapatan rendah, masyarakat miskin produktif, pekerja migran, dan masyarakat yang hidup di pelosok.

 

Keywords : inklusi, keuangan, syariah, kesejahteraan

Pendahuluan

Keberhasilan pembangunan ditandai dengan terciptanya suatu sistem keuangan yang stabil dan memberi manfaat bagi seluruh lapisan masyarakat. Dalam hal ini, institusi keuangan memainkan peran penting melalui fungsi intermediasinya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, pemerataan pendapatan, pengentasan kemiskinan serta pencapaian stabilitas sistem keuangan. Meski demikian, industri keuangan yang berkembang sangat pesat belum tentu disertai dengan akses keuangan yang memadai. Padahal, akses layanan jasa keuangan merupakan syarat penting keterlibatan masyarakat luas dalam sistem perekonomian. Seberapa besar kesempatan masyarakat untuk dapat mengakses dan menggunakan jasa keuangan, mencerminkan tingkat keuangan inklusif dalam ekonomi tersebut (Azwar, 2017).

Survei Neraca Rumah Tangga (2011) oleh Bank Indonesia menunjukkan bahwa persentase rumah tangga yang menabung di lembaga keuangan formal dan non lembaga keuangan sebesar 48 persen. Dengan demikian masyarakat yang tidak memiliki tabungan sama sekali baik di bank maupun di lembaga keuangan non bank masih relatif sangat tinggi yaitu sekitar 52%. Sementara Survei Bank Dunia (2014) menunjukkan hanya sekitar 36 persen masyarakat Indonesia usia 15 tahun ke atas yang memiliki akses terhadap lembaga keuangan formal. Kedua survei tersebut saling menguatkan dan mendukung bahwa akses keuangan masyarakat Indonesia ke lembaga keuangan formal dan non formal masih relatif rendah sehingga penduduk Indonesia yang memiliki akses yang terbatas terhadap sistem jasa keuangan masih perlu ditingkatkan. Meskipun demikian, dengan segala permasalahan tersebut di atas, akses masyarakat kepada layanan keuangan di Indonesia sebenarnya tergolong moderat di antara negara berkembang lainnya. Tingkat akses penduduk Indonesia pada layanan keuangan lebih besar dari dua emerging giants, India dan Cina, dan hanya sedikit di bawah Thailand, Malaysia, dan Korea Selatan. Artinya, masih ada ruang untuk membuat sistem keuangan Indonesia lebih inklusif dan meraih keuntungan sosial yang lebih besar (Bank Indonesia, 2014). Oleh karena itu, perlu melihat sejauh mana urgensi inklusi keuangan di Indonesia khususnya pada sektor keuangan syariah mengingat potensi Indonesai sebagai negeri berpenduduk muslim terbesar di dunia.

Isu Inklusi Keuangan Global dan Domestik

Mengingat pentingnya isu ini, pembahasan keuangan inklusif menjadi salah satu agenda penting. Pada G20 Pittsbugh Summit 2009, anggota G20 sepakat akan perlunya peningkatan akses keuangan bagi kelompok ini yang dipertegas pada Toronto Summit tahun 2010, dengan dikeluarkannya 9 Principles for Innovative Financial Inclusion sebagai pedoman pengembangan keuangan inklusif. Prinsip tersebut adalah leadership, diversity, innovation, protection, empowerment, cooperation, knowledge, proportionality, dan framework (Bank Indonesia, 2014). Sejak saat itu banyak forum-forum internasional yang memfokuskan kegiatannya pada keuangan inklusif seperti Consultative Group to Assist the Poor (CGAP), World Bank, APEC, Asian Development Bank (ADB), AFI, Financial Action Task Force (FATF), termasuk negara berkembang dan Indonesia (Bank Indonesia, 2014).

Forum internasional seperti G20, Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC), Alliance for Financial Inclusion (AFI), Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) dan ASEAN secara intensif melakukan pembahasan mengenai keuangan inklusif. Selain itu, keuangan inklusif juga telah masuk dalam prioritas pemerintah Indonesia. Pada bulan Juni 2012, Bank Indonesia bekerjasama dengan Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) dan Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan mengeluarkan Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI). Sebagai hasil dan tindak lanjut sinergitas tersebut, Presiden Joko Widodo pada tanggal 1 September 2016 telah menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 82 Tahun 2016 tentang Strategi Nasional Keuangan Inklusif atau SNKI. Perpres SNKI ini dikeluarkan dalam rangka memperluas akses masyarakat terhadap layanan keuangan dan menjadi pedoman langkah-langkah strategis kementerian/lembaga untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, percepatan penanggulangan kemiskinan, pengurangan kesenjangan antarindividu dan antardaerah dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat Indonesia.

Sejak tahun 2000-an, keuangan inklusif telah secara luas digunakan sebagai fokus utama kebijakan di banyak pemerintahan dan bank sentral untuk membangun negaranya. Di India, keuangan inklusif menekankan pada proses untuk memastikan bahwa akses terhadap sistem jasa keuangan and kredit yang memadai bagi masyarakat miskin dengan biaya yang terjangkau (Rangrajan Committee, 2008). Di Peru, Reyes (2010) mengungkapkan pentingnya perluasan akses bagi sebagai besar masyarakat terhadap portofolio produk dan jasa keuangan, seperti pinjaman, deposito, asuransi, pensiun, sistem pembayaran, serta mekanisme pendidikan keuangan dan perlindungan konsumen.

Di Indonesia, keuangan inklusif menjadi strategi nasional untuk mendorong pertumbuhan ekonomi melalui distribusi pendapatan yang merata, penurunan tingkat kemiskinan, dan stabilitas sistem keuangan (Hadad, 2010). Hak setiap individu dijamin untuk dapat mengakses seluruh cakupan kualitas jasa keuangan dengan biaya yang terjangkau. Target dari kebijakan ini sangat memperhatikan masyarakat miskin berpendapatan rendah, masyarakt miskin produktif, pekerja migran, dan masyarakat yang hidup di pelosok (Bank Indonesia, 2014) Sederhananya, beberapa penelitian yang ada saat ini telah menghubungkan paling tidak tiga poin keuangan inklusif yaitu akses, kelompok masyarakat, dan sistem keuangan (Demirgüç-Kunt et al., 2008; Sarma dan Pais, 2008; Sarma, 2008; Demirgüç-Kunt dan Klapper, 2012).

Dari berbagai belahan dunia, untuk meningkatkan financial inclusion dan menurunkan financial exclusion, dilakukan dalam dua pendekatan, yaitu secara komprehensif dengan menyusun suatu strategi nasional seperti Indonesia, Nigeria, Tanzania dan melalui berbagai program terpisah, misalnya edukasi keuangan seperti yang dilakukan oleh pemerintah Amerika Serikat paska krisis 2008. Secara umum, pendekatan melalui suatu strategi nasional mencakup 3 (tiga) aspek, yaitu penyediaan sarana layanan yang sesuai, penyediaan produk yang cocok, responsible finance melalui edukasi keuangan dan perlindungan konsumen. Penerapan keuangan inklusif umumnya bertahap dimulai dengan target yang jelas seperti melalui penerima bantuan program sosial pemerintah atau pekerja migran sebelum secara perlahan dapat digunakan oleh masyarakat umum.

Strategi keuangan inklusif di Indonesia bukanlah sebuah inisiatif yang terisolasi, sehingga keterlibatan dalam keuangan inklusif tidak hanya terkait dengan tugas Bank Indonesia, namun juga regulator, kementerian dan lembaga lainnya dalam upaya pelayanan keuangan kepada masyarakat luas. Melalui strategi nasional keuangan inklusif diharapkan kolaborasi antar lembaga pemerintah dan pemangku kepentingan tercipta secara baik dan terstruktur.

Peran Perbankan Syariah            

Peran perbankan nasional sebagai lembaga intermediasi keuangan bagi masyarakat memegang peranan yang vital dalam mewujudkan program nasional ini. Keuangan inklusif sangat relevan untuk mendukung efektivitas fungsi dan tugas Bank Indonesia dan perbankan nasional baik dari sisi moneter, sistem pembayaran maupun makroprudensial. Perbankan syariah sebagai bagian dalam industri perbankan nasional, dengan karakteristiknya yang khusus juga memiliki potensi yang besar untuk memberikan kontribusi dalam mewujudkan inklusifitas keuangan nasional. Perbankan dan industri keuangan syariah secara umum ditantang untuk memberikan perannya. Apalagi hal ini dikuatkan dengan hasil survei oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada tahun 2016 yang menemukan bahwa meskipun mayoritas penduduk Indonesia merupakan umat muslim, namun pada kenyataannya tingkat literasi dan keuangan inklusif syariah masih jauh dari maksimal. Berdasarkan survei tersebut ditemukan bahwa dari 100 orang penduduk muslim, hanya 8 orang yang memahami produk dan layanan keuangan syariah dan 11 orang yang memiliki akses terhadap produk dan layanan lembaga jasa keuangan syariah[1]. Rasio ini tentu saja menjadi catatan penting bagi peningkatan peran perbankan dan industri keuangan syariah saat ini. Halim Alamsyah[2], dalam Seminar Nasional Keuangan Inklusif tahun 2014 mengemukakan bahwa keuangan syariah dan kebijakan keuangan inklusif memiliki potensi untuk bersinergi dengan baik, mengingat kesamaan konsep yaitu keuangan inklusif bertujuan memberikan akses keuangan yang mudah, murah, aman dan sesuai bagi masyarakat unbanked, serta bertujuan untuk meningkatkan kapabilitas masyarakat agar mampu hidup lebih sejahtera dan keluar dari garis kemiskinan. Sementara prinsip syariah bertujuan untuk menyejahterakan masyarakat melalui prinsip partnership dan profit sharing. Selain itu, saat ini berkembang juga beberapa pemikiran tentang Islamic Financial Inclusion khususnya terkait dengan pemanfaatan potensi dari kegiatan yang bernilai sosial. Sektor sosial Islam yang mencakup sistem zakat dan wakaf dengan potensi sekitar Rp 217 triliun (atau setara dengan 3,4 persen PDB Indonesia) dapat memainkan peran yang sangat penting untuk mempercepat pembangunan ekonomi dan mendukung stabilitas keuangan.

Lebih lanjut, Deputi Komisioner Pengawas Perbankan OJK, Mulya E. Siregar[3], mengatakan bahwa di tahun-tahun akan datang, OJK memiliki beberapa sasaran arah pengembangan industri keuangan syariah, yaitu membuka akses masyarakat kurang mampu dalam rangka mendukung keuangan inklusif, menangkap potensi bertumbuhnya kelas menengah melalui penyediaan produk dan jasa keuangan yang variatif dan inovatif sesuai kebutuhan, dan harus berkontribusi pada pembiayaan jangka panjang dan sektor prioritas pemerintah untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi (Azwar, 2017).

Teori Keuangan Inklusif

Istilah financial inclusion atau keuangan inklusif menjadi tren paska krisis 2008 terutama didasari oleh dampak krisis kepada kelompok the bottom of the pyramid (pendapatan rendah dan tidak teratur, tinggal di daerah terpencil, orang cacat, buruh yang tidak mempunyai dokumen identitas legal, dan masyarakat pinggiran) yang umumnya termasuk kategori unbanked[4] yang tercatat sangat tinggi di luar negara maju.

Leyshon dan Thrift (1995) menjelaskan bahwa keuangan inklusif merupakan antitesis dari eksklusi keuangan. Proses eksklusi keuangan membuat masyarakat miskin tidak dapat mengakses benefit dari sektor keuangan dan memberikan kerugian kepada masyarakat untuk mendapatkan akses terhadap sistem keuangan karena kurangnya akses, jaminan, riwayat kredit, dan jaringan.

Global Partnership for Financial Inclusion (GPFI-CGAP) Forum pada tahun 2012 mendefinisikan keuangan inklusif sebagai: “state in which all working age adults have effective access to credit, savings, payments, and insurance from formal service providers. Effective access involves convenient and responsible service delivery, at a cost affordable to the customer and sustainable for the provider, with the result that financially excluded customers use formal financial services rather than existing informal options”.              

Menurut FATF, “financial inclusion involves providing access to an adequate range of safe, convenient and affordable financial services to disadvantaged and other vulnerable groups, including low income, rural and undocumented persons, who have been underserved or excluded from the formal financial sector”.       

Reserve Bank of India (RBI) mendefinisikan keuangan inklusif sebagai: “process of ensuring access to appropriate financial products and services needed by all sections of the society in general and vulnerable groups such as weaker sections and low income groups in particular, at an affordable cost in a fair and transparent manner by regulated, mainstream institutional players”.

Sementara, dalam Strategi Nasional Keuangan Inklusif, keuangan inklusif digambarkan sebagai kondisi dimana: “hak setiap orang untuk memiliki akses dan layanan penuh dari lembaga keuangan secara tepat waktu, nyaman, informatif, dan terjangkau biayanya, dengan penghormatan penuh kepada harkat dan martabatnya. Layanan keuangan tersedia bagi seluruh segmen masyarakat, dengan perhatian khusus kepada orang miskin, orang miskin produktif, pekerja migran, dan penduduk di daerah terpencil” (Bank Indonesia, 2014).

Bank Indonesia menetapkan Indeks Keuangan Inklusif (IKI) sebagai salah satu caraalternatif untuk pengukuran keuangan inklusif yang menggunakan indeks multidimensional berdasarkan data makroekonomi, terutama pada jangkauan layanan sektor perbankan. Pengukuran IKI pada dasarnya merupakan upaya yang dilakukan Bank Indonesia untuk mengkombinasikan berbagai indikator sektor perbankan, sehingga pada akhirnya IKI dapat menggabungkan beberapa informasi mengenai berbagai dimensi dari sebuah sistem keuangan yang inklusif, yaitu akses (access), penggunaan (usage) dan kualitas (quality) dari layanan perbankan.

Dimensi Akses adalah dimensi yang digunakan untuk mengukur kemampuan penggunaan jasa keuangan formal, sehingga dapat dilihat terjadinya potensi hambatan untuk membuka dan mempergunakan rekening bank, seperti biaya atau keterjangkauan fisik layanan jasa keuangan (kantor bank, ATM, dll.). Indikator yang dipergunakan dalam mengukur dimensi akses meliputi: (1) jumlah kantor bank per 100.000 penduduk dewasa; (2) jumlah ATM per 10.000 penduduk dewasa; (3) jumlah kantor bank per 1.000 km2; dan (4) jumlah ATM per 1.000 km2.

Dimensi Penggunaan adalah dimensi yang digunakan untuk mengukur kemampuan penggunaan aktual produk dan jasa keuangan, antara lain terkait keteraturan, frekuensi dan lama penggunaan. Indikator yang dipergunakan dalam mengukur dimensi akses meliputi: (1) jumlah rekening Dana Pihak Ketiga (DPK) yang terdiri dari deposito, giro dan tabungan per 1.000 penduduk dewasa; dan (2) jumlah rekening kredit per 1.000 penduduk dewasa.

                Sedangkan Dimensi Kualitas adalah dimensi yang digunakan untuk mengetahui apakah ketersediaan atribut produk dan jasa keuangan telah memenuhi kebutuhan pelanggan. Pengukuran terhadap dimensi ini masih sukar untuk dilakukan dan saat ini beberapa lembaga internasional yang concern dalam pengembangan keuangan inklusif sedang menyusun indikator dari dimensi kualitas beserta tools yang dipergunakan. Secara umum The Alliance for Financial Inclusion (AFI) telah menyepakati prinsip-prinsip yang dipergunakan dalam menyusun indikator dari dimensi kualitas, meliputi ringkas (conciseness), spesifik (specifity), sederhana (simplicity), adanya perbaikan (improvement), dan client perspective.

Sementara dalam literatur lainnya, seperti pada Sarma (2012), Gupta et. al. (2014), Sanjaya dan Nursechafia (2016), menggunakan indikator atau dimensi pengukuran pada metode perhitungan Index Financial Inclusion (IFI) berupa aksesibilitas (penetration), availabilitas (availability) dan penggunaan jasa perbankan (usage of banking services). Dimensi penetrasi diwakili oleh jumlah rekening deposit per 1.000 jumlah orang dewasa, dimensi availibilitas diwakili oleh jumlah bank outlets per 1000 jumlah penduduk dan/atau jumlah ATM per 1000 jumlah penduduk, dan dimensi penggunaan diwakili oleh rasio volume dari two basic services of the banking system yaitu credit dan depositdari jumlah penduduk dewasa terhadap nilai Gross Domestic Product (GDP). IFI yang rendah ditunjukkan dengan rendahnya pendapatan masyarakat kelas menengah, sedangkan kebanyakan negara berpendapatan tinggi memiliki IFI yang tinggi.

Inklusi Keuangan Syariah di Indoneisa

Mengingat peranan inklusifitas sektor keuangan menjadi sangat penting bagi pertumbuhan ekonomi, kajian terkait inklusifitas keuangan syariah di Indonesia menjadi agenda yang sangat penting dan menarik untuk dilakukan baik oleh para peneliti dan pemegang kebijakan terkait. Azwar (2017) melakukan penelitian untuk menganalisis dan mengukur inklusifitas sektor keuangan syariah di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode Indeks Keuangan inklusif atau Index of Financial Inclusion (IFI) yang dikembangkan oleh Sarma (2012) dalam menganalisis dan mengukur keuangan inklusif syariah di Indonesia, maka variabel penelitian yang digunakan mengacu pada dimensi pengukuran IFI yaitu aksesibilitas (d1), availabilitas (d2), dan penggunaan (d3). Hasil penelitian ini menemukan bahwa pada tahun 2010-2015, rata-rata total jumlah DPK perbankan syariah per 1000 penduduk secara total di Indonesia adalah sekitar 14,82 juta rupiah. Selain penetrasi perbankan, ukuran lain dalam sistem keuangan yang inklusif adalah ketersediaan jasa perbankan yang ditemukan dalam penelitian adalah bahwa pada tahun 2010-2015 rata-rata jumlah perbankan syariah untuk melayani setiap 100.000 penduduk di Indonesia adalah sebesar 0,06 unit atau dengan kata lain tersedia 5 unit untuk melayani 10 juta penduduk. Jumlah ini tentu saja merupakan jumlah yang sangat minim terkait dengan ketersediaan layanan perbankan syariah di daerah. Dari 33 provinsi yang ada, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta menempati posisi teratas tingkat ketersediaan layanan perbankan syariah dibanding provinsi lainnya yaitu mencapai rata-rata 0,30 unit per 100.000 penduduk atau 3 unit per 1 juta penduduk.

Azwar (2017) menyebutkan bahwa memiliki rekening di bank tidaklah cukup untuk menunjukkan sistem keuangan yang inklusif. Keberadaan jasa keuangan pun harus memiliki cukup manfaat bagi masyarakat. Manfaat bagi masyarakat dapat dalam berbagai bentuk, di antaranya berupa kredit, deposito, pembayaran, remitansi, transfer, dan lain-lain. Dalam penelitiannya, rata-rata penggunaan pembiayaan perbankan syariah pada periode penelitian di Indonesia adalah sebesar 545 milyar rupiah.

Temuan empirisnya tersebut menunjukkan dimensi availabilitas memiliki nilai rata-rata (average) yang paling tinggi selama periode tahun 2010-2015, diikuti oleh penggunaan kemudian aksesibilitas. Hasil ini mengindikasikan bahwa keuangan inklusif syariah di Indonesia utamanya ditentukan oleh dimensi availabilitas dan pengunaan. Sementara dimensi aksesibilitas hanya memiliki proporsi yang relatif kecil dibanding keduanya. Selain availibilitas, dimensi penggunanaan juga menunjukkan nilai indeks yang relatif baik. Hal ini menunjukkan bahwa perbankan syariah telah memberikan peran intermediasinya kepada masyarakat melalui pembiayaan syariah di berbagai bidang, sektor dan penggunaan.

Pada sebagian besar provinsi, proporsi jumlah penduduk memiliki potensi untuk mencapai aksesibilitas yang tinggi pada sistem keuangan syariah dengan tersedianya berbagai kantor layanan syariah (availibilitas), namun mereka tidak menggunakan layanan yang ada dengan baik karena adanya kendala berupa kantor cabang yang tidak dapat dijangkau karena tempat tinggal yang begitu terpencil serta kendala fisik dan psikologis. Beberapa literatur telah mengungkapkan bahwa jasa-jasa tersebut tidak digunakan dengan baik, walaupun masyarakat memiliki akses terhadap jasa keuangan (Sarma, 2012). Akibatnya, tingkat rata-rata indeks keuangan inklusif syariah dari dimensi aksesibilitas yang diukur dari rasio jumlah DPK perbankan baik pada Bank Umum Syariah, Unit Usaha maupun Bank Pembiayaan Rakyat Syariah per 1.000 penduduk miskin dewasa relatif rendah.

Dalam statistik perbankan syariah di Indonesia, kita dapat menemukan bahwa meskipun kantor layanan bank syariah di 33 provinsi Indonesia telah berdiri dan beroperasi, namun jumlah DPK yang mencerminkan kepemilikan rekening baik tabungan maupun deposito masyarakat pada perbankan syariah masih belum merata di seluruh Indonesia. Data Perkembangan Jumlah Bank Pembiayaan Syariah di Indonesia oleh Bank Indonesia (2017) menunjukkan bahwa pada banyak provinsi di kawasan timur Indonesia penggunaan jasa perbankan syariah dari nilai DPK masih relatif jauh lebih rendah daripada provinsi yang berada pada kawasan Barat Indonesia.

                Seperti yang diindikasikan oleh nilai dimensi aksesibilitas yang rendah dalam penelitiannya, Azwar (2017) menyatakan bahwa availibilitas yang tinggi cenderung tidak dimanfaatkan secara optimal oleh masyarakat untuk menggunakan jasa keuangan formal sebagai sumber utama pembiayaan. Masyarakat lebih cenderung menggunakan jasa keuangan informal daripada fasilitas perbankan formal. Peran yang dominan institusi keuangan non-formal di Indonesia, khususnya pada daerah terpencil, mengindikasikan bahwa pasar keuangan syariah di Indonesia tidak berfungsi dengan baik.

Selanjutnya, pada analisis ISFI Syariah pada 33 provinsi di Indonesia, hasil penelitiannya menunjukkan bahwa nilai total rata-rata Index of Syariah Financial Inclusion (ISFI) di Indonesia yaitu sebesar 0,127, Indonesia masuk dalam kategori ISFI rendah selama periode penelitian. Sebagian besar provinsi di Indonesia masuk dalam kategori ISFI rendah. Beberapa provinsi yang relatif konsisten memiliki nilai ISFI rendah pada tahun 2010-2015 adalah umumnya provinsi di Pulau Sulawesi, Kalimantan, Maluku, Nusa Tenggara, Papua dan sebagian Sumatera. Saat banyak pihak sepakat tentang kebijakan dasar yang penting bagi tingkat inklusi dan penurunan kemiskinan, beberapa literatur baru telah mengidentifikasi hubungan antara keuangan inklusif dan pembangunan (Sarma, 2008). Beberapa determinan utama pembangunan yang digunakan dalam literatur-literatur tersebut berhubungan dengan perbaikan sektor keuangan. Lebih lanjut, meskipun hanya satu provinsi dengan ISFI yang tinggi, tetapi Indonesia secara umum menunjukkan kinerja yang baik dan optimis dalam hal inklusifitas sektor keuangan syariah selama periode tersebut. Terdapat level transisi pada sebagian besar provinsi di Indonesia dari ISFI yang rendah ke ISFI yang tinggi.

Kesimpulan

Inklusifitas sektor keuangan menjadi sangat penting bagi pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Dalam mengukur hubungan antara indeks keuangan inklusif dan kesejahteaan masyarakat yang diukur dari nilai Human Development Index, dalam penelitiannya, Azwar (2017) mengestimasi hubungan tersebut dengan pearson correlation. Hasil estimasi menunjukkan bahwa para periode 2010-2015, average keuangan inklusif syariah pada 33 provinsi di Indonesia berkorelasi positif dan signifikan terhadap indeks pembangunan manusia. Nilai koefisien korelasi sebesar 0.288 dengan signifikansi 0.052 (lebih kecil dari alpha 0.1) menunjukkan adanya hubungan yang nyata di antara keduanya. Artinya, ketika inklusi keungan syariah naik, maka kesejahteraan masyarakat juga cenderung akan meningkat. Dengan kata lain, daerah yang memiliki indeks keuangan inklusif yang tinggi, cenderung memiliki tingkat kesejahteraan yang tinggi pula. Umumnya, provinsi dengan HDI yang tinggi dan medium dapat dianalogikan relatif memiliki keuangan inklusif yang tinggi pula. Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Daerah Istimewa Yogyakarta, Bengkulu dan Aceh yang memiliki nilai ISFI tinggi juga memiliki nilai HDI di atas rata-rata. Sama halnya dengan provinsi yang memiliki ISFI rendah juga memiliki HDI yang relatif rendah di bawah rata-rata seperti provinsi Papua, Papua Barat, Nusa Tenggara Timur, Maluku Utara dan lainnya. Pada penelitian lainnya, keuangan inklusif menjadi strategi nasional untuk mendorong pertumbuhan ekonomi melalui distribusi pendapatan yang merata, penurunan tingkat kemiskinan, dan stabilitas sistem keuangan (Hadad dalam Sanjaya dan Nursechafia, 2016). Hak setiap individu dijamin untuk dapat mengakses seluruh cakupan kualitas jasa keuangan dengan biaya yang terjangkau. Target dari kebijakan ini sangat memperhatikan masyarakat miskin berpendapatan rendah, masyarakt miskin produktif, pekerja migran, dan masyarakat yang hidup di pelosok (Bank Indonesia, 2014).

Di negara lain, studi empiris menunjukkan hubungan positif antara perkembangan sistem keuangan dan pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang (Levine, 2005). Pada regresi dengan menggunakan sampel antarnegara (cross-country regression), Demirgüç-Kent, Beck dan Honohan (2008) mengukur dampak perkembangan intermediasi keuangan terhadap masyarakat miskin dan kesenjangan pendapatan. Hasilnya menunjukkan bahwa pertumbuhan sektor keuangan memberikan dampak positif terhadap (i) menurunnya kesenjangan pendapatan (koefisien Gini), (ii) peningkatan pendapatan masyarakat yang sangat miskin, dan (iii) menurunnya persentase populasi masyarakat yang hidup di bawah garis kemiskinan. Memang Demirgüç-Kunt, Beck dan Honohan (2008) mengungkapkan bahwa akses keuangan pro-poor menurunkan kesenjangan pendapatan dan kemiskinan dengan lebih cepat.

Daftar Pustaka

Allen et al. 2012. The Foundations of Financial Inclusion: Understanding Ownership and Use of Formal Accounts. Policy Research Working paper 6290, Development Research Group, Finance and Private Sector Development Team, World Bank.

Armendariz, B. and J. Morduch. (2010). The Economics of Microfinance. 2nd Edition. London: The MIT Press.

Asian Development Bank (ADB). (2011). Key Indicators for Asia and the Pasific 2011: Framework for Inclusive Growth Indicators, Special Supplement. Manila: ADB.

Azwar. 2017. Index of Syariah Financial Inclusion in Indonesia . Jurnal Bulein Ekonomi Moneter Perbankan (BEMP) Volume 20 Nomor 1 : Bank Indonesia

Bank Indonesia. (2014). Booklet Financial Inclusion. Jakarta: Bank Indonesia

Beck et al. (2007). Finance, Inequality and the Poor. Journal of Economic Growth. 12, 27-49.

Demirgüç-Kunt, A. and L. Klapper. (2012). Measuring Financial Inclusion: The Global Findex Database. Policy Research Working Paper, 6025.

Demirgüç-Kunt, A., T. Beck and P. Honohan. (2008). Finance for All? Policies and Pitfalls in Expanding Access. Washington D.C.: A World Bank Policy Research Report.

Gupta, Anurag, et al. (2014). Financial Inclusion and Human Development: A State-Wise Analysis From India. International Journal of Economics, Commerce and Management, United Kingdom Vol. II, Issue 5, 2014

Honohan, P. (2008) Cross-Country Variation in Household Access to Financial Services. Journal of Banking and Finance 32: 2493-2500

Leyshon, A., & Thrift, N. (1995). Geographies of Financial Exclusion: Financial Abandonment in Britain and the United States. JSTOR, New Series, Vol. 20, No. 3 , 312-241.

Purba, Marlina Fransiska. (2016). Analisis Keterkaitan Indeks Inklusi Keuangan Terhadap Kemiskinan dan Ketimpangan Pendapatan Jawa Tengah 2010-2014. Skripsi : Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro Semarang

Rangarajan Committee. (2008). Report of the Committee on Financial Inclusion. Government of India.

Reyes, G. P. (2010). Financial Inclusion Indicators for Developing Countries: The Peruvian Case. Peru: Superintendency of Banking.

Robinson, M.S. (2001). The Microfinance Revolution: Sustainable Finance for the Poor. Washington: The World Bank.

Sanjaya, I Made dan Nursechafia. (2016). Keuangan inklusif dan Pertumbuhan Inklusif: Analisis Antar Provinsi di Indonesia. Buletin Ekonomi Moneter dan Perbankan, Volume 18, Nomor 3, Januari 2016

Sarma, M. (2008). Index of Financial Inclusion. ICRIER Working Paper, 215.

Sarma, M., and J. Pais. (2008). Financial Inclusion and Development: A Cross Country Analysis. Paper Presented at the Conference on Equality, Inclusion and Human Development organized by HDCA and IHD, New Delhi.

Sarma, M. (2012). Index of Financial Inclusion – A measure of financial sector inclusiveness. Berlin Working Papers on Money, Finance, Trade and Development, No.7, p.1-34.

Ummah, Bintan Badriatul. (2013). Analisis Keterkaitan Keuangan inklusif dengan Pembangunan di Asia. Skripsi : Departemen Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Manajemen Institut Pertanian Bogor

Van der Werff et al. (2012). A Cross-country analysis of financial inclusion within the OECD. Consumer Interest Annual Volume 59.

World Bank. (2014). Financial Inclusion Data/Global Findex. http://datatopics.worldbank.org/financialinclusion/country/indonesia

 


[1] http://infobanknews.com/tingkat-literasi-dan-inklusi-keuangan-syariah-masih-minim/2/

[2] http://mysharing.co/keuangan-syariah-dan-keuangan-inklusif-bisa-bersinergi/

[3] http://mysharing.co/ini-arah-pengembangan-keuangan-syariah-jelang-mea/

[4] masyarakat yang belum pernah berhubungan dengan bank atau belum memiliki rekening di bank.

Paling Banyak Dibaca

  • Pendapatan Yang Masih Harus Diterima: Jurnal Penyesuaian Akhir tahun dan Jurnal Balik Awal Tahun pada Aplikasi SAIBA +

    Oleh : Puji Agus, SST, Ak., M.Ak, CA Widyaiswara Madya   Abstrak: Saat ini Basis Akuntansi yang digunakan dalam mencatat transaksi Baca Selengkapnya
  • Verifikasi Berkas USM PKN STAN +

    [Yogyakarta]Rabu, 22 Maret 2017. Minat masyarakat untuk menjadi mahasiswa Politeknik Keuangan Negara STAN sampai saat ini ternyata masih sangat tinggi. Baca Selengkapnya
  • Pendapatan Diterima Di Muka: Jurnal Penyesuaian Akhir tahun dan Jurnal Balik Awal Tahun pada Aplikasi SAIBA +

    Oleh : Puji Agus, SST, Ak., M.Ak, CA Widyaiswara Madya   Abstrak: Saat ini Basis Akuntansi yang digunakan dalam mencatat transaksi Baca Selengkapnya
  • 1
  • 2

Eselon I Kementerian Keuangan

Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan
Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan
Inspektorat Jenderal
Sekretariat Jenderal
Direktorat Jenderal Bea Cukai
Direktorat Jenderal Pajak
Badan Kebijakan Fiskal
Direktorat Jenderal Anggaran
Direktorat Jenderal Perbendaharaan
Direktorat Jenderal Kekayaan Negara
Layanan Pengadaan Secara Elektronik
Call Center BPPK
Easylib
Wise
Indonesia Darurat Narkoba
APBN Kemenkeu 2016