Tantangan Pejabat Administrasi Negara Dalam Membuat Keputusan

Oleh: Didik Heri Santosa (Widyaiswara Pusdiklat Pajak)

Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN), yang bisa menjadi obyek sengketa Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata, sedangkan sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pendahuluan

Indonesia adalah negara hukum (rechstaat) , artinya segala perbuatan yang dilakukan harus berdasarkan hukum yang berlaku di Indonesia dan salah satu ciri dari negara hukum adalah adanya perlindungan hukum terhadap hak asasi manusia termasuk perlindungan terhadap warga negaranya dalam arti tidak ada kepentingan warga negara yang dirugikan ketika terjadi benturan kepentingan antara warga negara dengan penguasa. Dalam interaksi antara penguasa/pemerintah/pejabat administrasi negara dalam menjalankan fungsinya ada kemungkinan terjadi benturan dengan warga negara / masyarakat, benturan tersebut bisa berupa adanya keputusan pejabat administrasi negara yang disebut Keputusan Tata Usaha Negara.

Dalam negara hukum keputusan pejabat administrasi negara apabila berbenturan dengan kepentingan atau merugikan  warga negara / masyarakat, meskipun keputusan tersebut dikeluarkan dalam rangka menjalankan tugas pemerintahan dan berdasarkan kewenangan yang diberikan tidak boleh melanggar hak-hak warga negara / masyarakat, apabila terjadi maka inilah yang disebut dengan sengketa Tata Usaha Negara. Negara memfasilitasi kepada warga negaranya yang merasa dirugikan dan ingin mencari keadilan atas tindakan yang tidak sesuai yang dilakukan oleh Pejabat Administrasi Negara melalui Peradilan Tata Usaha Negara. Berdasarkan uraian di atas timbul permasalahan yaitu, bagaimana kriteria Keputusan yang disebut dengan Keputusan Tata Usaha Negara?

Pembahasan

  1. Pengertian Sengketa Tata Usaha Negara

Pengertian sengketa menurut kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) dan menurut para ahli bahasa adalah sesuatu yang menyebabkan perbedaan pendapat; pertengkaran; perbantahan. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara , dalam Pasal 1 angka 10 disebutkan bahwa Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sengketa sering terjadi bahkan disebabkan karena asas kebebasan bertindak yang dipunyai oleh alat administrasi negara dalam menjalankan tugasnya yang kadang-kadang melampaui wewenang yang telah diberikan kepada pajabat tata usaha negara, atau yang dikenal dengan penyalahgunaan wewenang / detournement de pouvoir. Bagi orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan atau rehabilitasi. Sedangkan alasan-alasan yang bisa digunakan untuk melakukan gugatan adalah :

  1. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  2. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik.

Sedangkan yang menjadi tergugat, adalah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya (Pasal 1 angka 12 UU No.51 tahun 2009),  badan atau pejabat ini dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Pasal1 angka 8 UU No.51 tahun 2009).Arti dari urusan pemerintahan disini  adalah kegiatan eksekutif,sehingga kegiatan diluar eksekutif, yaitu legislatif dan yudikatif, tidak termasuk dalam pengertian tersebut.Philipus M. Hadjon dkk (1993), menyatakan bahwa kegiatan yang bersifat eksekutif itu tidak hanya terbatas pada perbuatan untuk melaksanakan Undang-Undang, akan tetapi termasuk juga perbuatan yang dilakukan berdasarkan freies ermessen atau kebijaksanaan. Menurut R. Soegijatno Tjakranegara (1992), ada tiga jenis pertanggung jawaban seorang birokrat selaku Pegawai Negeri Sipil, yaitu : Pertama, pertanggung jawaban disipliner, Kedua, pertanggung jawaban keuangan negara, dan Ketiga, pertanggung jawaban melalui Peradilan Administrasi Negara atau Peradilan Tata Usaha Negara apabila terjadi sengketa dibidang kepegawaian.

B. Keputusan Tata Usaha Negara 

Ada dua yang dapat menjadi obyek sengketa di Pengadilan Tata Usaha Negara, yaitu :

  1. Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN)

Yang dimaksud dengan Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN), yang bisa menjadi obyek sengketa Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata (Pasal 1 angka 3 UU No.5 / 1986 jo Pasal 1 angka 9 UU No.51 / 2009). Apabila diuraikan apa yang dimaksud dengan Keputusan Tata Usaha Negara, maka unsur-unsurnya yaitu :

a. Bentuk penetapan itu harus tertulis

Sesuai dengan Psl 1 angka 3 UU No.5 /1986 jo Psl 1 angka 9 UU No.51 Tahun 2009, menyebutkan bahwa istilah penetapan tertulis terutama menunjuk kepada isi, bukan bentuk keputusan yang dikeluarkan atau bukan bentuk formalnya. Memo atau nota dinas bisa merupakan suatu keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara apabila memenuhi kriteria,pertama, badan atau pejabat tata usaha negara yang mengeluarkan, kedua, maksud serta apa isi dari memo atau nota tersebut, ketiga, kepada siapa memo atau nota itu ditujukan dan apa yang ditetapkan di dalamnya.

b. Penetapan dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara

Berdasarkan pasal 1 angka 2 UU No. 5 Tahun 1986 jo pasal 1 angka 8 UU No.51 Tahun 2009, yang dimaksud dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah Badan atau Pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Badan atau pejabat tersebut mempunyai wewenang untuk melaksanakan urusan pemerintahan yang diperoleh dengan cara atribusi, delegasi dan mandat. Dalam Pasal 1 angka 1 UU No.5 Tahun 1986 jo Pasal 1 angka 7 UU No.51 Tahun 2009, yang dimaksud dengan urusan pemerintahan adalah kegiatan yang bersifat eksekutif dalam arti bukan kegiatan legislatif atau yudikatif. Menurut S.F. Marbun (2003), menyatakan dengan memperhatikan apa yang dimaksud dengan masing-masing jenis wewenang, terdapat 2 bentuk pertanggung jawaban :

1. Jika wewenang yang diberikan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah wewenang atribusi atau wewenang delegasi maka yang menjadi Tergugat adalah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang memperoleh wewenang tersebut untuk mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan.

2. Jika wewenang yang diberikan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah wewenang pemberi kuasa (mandat), maka yang menjadi Tergugatnya adalah Badan atau Pejabat Tata Usaha yang memberikan wewenang kepada Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan. 

c. Berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara berdasarkan peraturan perundang-undangan

Dalam penjelasan pasal 1 angka 3 UU No.5 tahun 1986 jo pasal 1 angka 9 UU No.51 tahun 2009, menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan tindakan hukum tata usaha negara adalah perbuatan hukum badan atau pejabat tata usaha negara yang bersumber pada ketentuan hukum tata usaha negara yang dapat menimbulkan hak dan kewajiban pada orang lain atau menimbulkan akibat hukum mengenai urusan pemerintahan terhadap seseorang atau badan hukum perdata.

d. Bersifat Konkret, Individual dan Final

Berdasar penjelasan pasal 1 angka 3 UU No. 5 tahun 1986 yaitu:

1.Bersifat konkret, artinya objek yang di putuskan dalam Keputusan Tata Usaha Negara tidak abstrak, tetapi berwujud, tertentu, atau dapat ditentukan, contoh keputusan mengenai pembongkaran rumah si A, izin usaha bagi si B, dan pemberhentian bagi si A sebagi pegawai negeri.

2.Bersifat individual, artinya Keputusan Tata Usaha Negara itu tidak di tujukan untuk umum, tetapi tertentu, baik alamat maupun hal yang dituju. Kalau yang dituju lebih dari seorang, maka tiap-tiap nama dari yang terkena keputusan itu disebutkan, contoh keputusan tentang pembuatan atau pelebaran jalan dengan lampiran menyebutkan nama-nama yang terkena keputusan tersebut.

3. Bersifat final, artinya sudah definitif dan karenanya dapat menimbulkan akibat hukum. Keputusan yang masih memerlukan persetujuan instansi atasan atau instansi lain belum bersifat final, karena belum dapat menimbulkan suatu hak dan kewajiban pada pihak yang bersangkutan, contoh keputusan pengangkatan seorang pegawai negeri memerlukan persetujuan dari Badan Kepegawaian Negara.

e. Menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata adalah menimbulkan akibat hukum tata usaha Negara, karena adanya penetapan tertulis yang di keluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha Negara.

2. Fiktif Negatif ( yang dianggap sama dengan Keputusan Tata Usaha Negara).

Selain Keputusan Tata Usaha Negara, terdapat objek gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara yang disebut Fiktif Negatif. Fiktif Negatif ini tidak ada wujudnya atau abstrak. Abstrak disini maksudnya adalah tidak berbentuk Surat Keputusan Tata Usaha Negara , hal ini terjadi apabila Badan atau Pejabat TUN tidak mengeluarkan Surat Keputusan yang dimohonkan kepadanya oleh Penggugat, sedang hal itu menjadi kewajibannya maka hal tersebut dianggap sama dengan Keputusan Tata Usaha Negara. Menurut Koencoro Purbopranoto, keputusan atau ketetapan negatif adalah tiap penolakan atas suatu permohonan untuk mengubah keadaan hukum tertentu seseorang yang sudah ada (SF Marbun, 2001), misalnya suatu pernyataan tidak berwenang, tidak menerima permohonan untuk dikeluarkannya suatu keputusan atau penolakan terhadap permohonan keputusan yang dikeluarkan oleh pejabat atau pimpinan suatu instansi pemerintah. Fiktif Negatif juga merupakan kompetensi Peradilan Tata Usaha Negara. Pengaturan mengenai Fiktif Negatif terdapat dalam Pasal 3 UU No. 5 Tahun 1986 sebagai berikut :

      1. Apabila Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tidak mengeluarkan keputusan, sedangkan hal itu menjadi kewajibannya, maka hal tersebut disamakan dengan Keputusan Tata Usaha Negara.

      2. Jika suatu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tidak mengeluarkan keputusan yang dimohon, sedangkan jangka waktu sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dimaksud telah lewat, maka Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tersebut dianggap telah menolak mengeluarkan keputusan yang dimaksud.

      3. Dalam hal peraturan perundang-undangan yang bersangkutan tidak menentukan jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), maka setelah lewat jangka waktu empat bulan sejak diterimanya permohonan, Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang bersangkutan dianggap telah mengeluarkan keputusan penolakan.

Simpulan

Keputusan Tata Usaha Negara yang bisa menimbulkan sengketa tata usaha negara adalah Keputusan Tata Usaha Negara yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan yang bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik.

Ada dua obyek yang dapat digugat di Pengadilan Tata Usaha Negara, yaitu Keputusan Tata Usaha Negara dan fiktif negatif (yang dianggap sama dengan Keputusan Tata Usaha Negara). Tidak semua keputusan atau penetapan badan atau pejabat tata usaha negara masuk kategori Keputusan Tata Usaha Negara) hal ini sesuai dengan Pasal 2 UU No. 5 tahun 1986 jo UU No.9 tahun 2004.

Fiktif Negatif ini tidak ada wujudnya atau abstrak. Abstrak disini maksudnya adalah tidak berbentuk Surat Keputusan Tata Usaha Negara , hal ini terjadi apabila Badan atau Pejabat TUN tidak mengeluarkan Surat Keputusan yang dimohonkan kepadanya oleh Penggugat, sedang hal itu menjadi kewajibannya maka hal tersebut dianggap sama dengan Keputusan Tata Usaha Negara.

Referensi

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang peradilan Tata Usaha Negara.

Indroharto, Usaha Memahami Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, Jilid 2, Pustaka Sinar Harapan,cet 8, Jakarta, 2003.

Philipus M.Hadjon, Pengantar Hukum Adiministrasi Negara, Gajah Mada University Press, cet.2, Yogyakarta, 1993.

Diana Halim Koentjoro, Hukum Administrasi Negara, Ghalia Indonesia, cet 1, Jakarta, 2004.

Wiyono,R, Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara, Sinar Grafika, Jakarta, 2014.

Paling Banyak Dibaca

  • Penyiapan Tenaga Pendamping Penyusunan LK K/L +

    [Bogor, 4 Januari 2018] Pagi ini Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan menyelenggarakan Lokakarya pertamanya di tahun 2018. Pembukaan lokakarya yang bernama Baca Selengkapnya
  • Diklat Pembuka di Awal Tahun 2018 +

    [Medan] Senin, 10 Januari 2018. Diklat Penyiapan Tenaga Pendamping Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga Angkatan I dan Diklat Teknis Substantif Spesialisasi Baca Selengkapnya
  • Catatan 2017, Harapan 2018 +

    [Bandung] Jumat, 5 Januari 2018 – Mengawali tahun 2018 ini, Perwakilan Kementerian Keuangan Jawa Barat menyelenggarakan konferensi pers yang pertama kali Baca Selengkapnya
  • 1
  • 2

Eselon I Kementerian Keuangan

Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan
Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan
Inspektorat Jenderal
Sekretariat Jenderal
Direktorat Jenderal Bea Cukai
Direktorat Jenderal Pajak
Badan Kebijakan Fiskal
Direktorat Jenderal Anggaran
Direktorat Jenderal Perbendaharaan
Direktorat Jenderal Kekayaan Negara
Layanan Pengadaan Secara Elektronik
Call Center BPPK
Easylib
Wise
Indonesia Darurat Narkoba
APBN Kemenkeu 2016